Apakah Anda seorang pekerja? Jika iya, Anda pasti mendapatkan kompensasi. Apakah Anda mengerti mengapa UMR berbeda-beda di setiap daerah? Jika belum, lanjutkan membaca artikel ini hingga selesai.
UMR, atau upah minimum regional, adalah gaji minimum yang ditetapkan oleh perusahaan dan pelaku industri untuk membayar karyawan, pegawai, dan buruh. Selain itu, UMR tahun 2023 telah diumumkan beberapa bulan yang lalu. Anda semua pasti sudah mengetahuinya, bukan?
Pemerintah menentukan upah minimum untuk setiap daerah di Indonesia, mulai dari provinsi hingga kota. Secara umum, gaji minimum naik dari tahun ke tahun. Di Jakarta, misalnya, upah minimum naik tiga kali lipat pada tahun 2000.
Apa Itu Gaji dan Upah?
Gaji adalah kompensasi yang harus dibayarkan kepada pemberi kerja untuk pekerjaan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.Pemberi kerja biasanya membayar gaji karyawan sebulan sekali. Biaya ini dikeluarkan sebagai imbalan bagi karyawan yang telah memenuhi komitmen kontraktual mereka.
Upah, di sisi lain, adalah penggantian atas jasa atau tenaga yang telah dikeluarkan untuk melakukan sesuatu. Upah, menurut undang-undang, adalah hak yang berupa uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dan dibayarkan oleh pemberi kerja.
Pemerintah menentukan UMR atau upah minimum regional, termasuk persentase kenaikannya setiap tahun. Sementara itu, besaran gapok ditentukan oleh kebijakan masing-masing perusahaan.
Dasar Penetapan Upah Minimum
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sering kali menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum di Indonesia. KHL menggambarkan tingkat kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar seseorang dapat hidup secara layak, termasuk kebutuhan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya.
Sebuah tim yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, akademisi, dan pelaku usaha melakukan survei terhadap kebutuhan ini. Makanan dan minuman (beras, daging, buah, dll.) adalah contoh kebutuhan dasar.
Ada juga kebutuhan sandang seperti pakaian dan sandal, serta kebutuhan ibadah seperti mukenah. Ada juga kebutuhan perumahan, rekreasi, dan hiburan. Tujuannya adalah agar para pekerja dapat memenuhi kebutuhan mereka dan juga menabung sekitar 2% dari sisa kebutuhan mereka. Itulah yang menjadi dasar penetapan upah minimum.
Sekilas Mengenai UMR dan UMP
Upah Minimum Regional (UMR) adalah istilah yang sering digunakan di Indonesia untuk mengacu pada tingkat upah terendah yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan agar karyawannya dapat hidup dengan nyaman di wilayah tersebut. UMR merupakan standar upah minimum yang harus diterapkan oleh pengusaha ketika membayar upah kepada pekerja atau karyawan di perusahaan.
Perlu diperhatikan bahwa besaran upah minimum ini berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki standar Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berbeda, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbedaan ini terjadi karena adanya variasi tingkat kehidupan dan biaya hidup di setiap daerah. Oleh karena itu, UMR merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh pengusaha untuk buruh/pekerja berdasarkan kondisi setempat.
Penetapan UMR bertujuan untuk memastikan bahwa para pekerja menerima upah yang adil. UMR ditetapkan oleh pemimpin daerah dan terdiri dari UMP dan UMK. Menurut Peraturan Pengupahan, UMK harus lebih besar dari UMP, dan upah minimum ini hanya berlaku untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Berikut merupakan perbedaan lengkap dari UMR dan UMP
Alasan Mengapa UMR Tiap Daerah Berbeda-beda
Penentuan Upah Minimum Regional (UMR) melibatkan berbagai faktor dan pertimbangan yang dapat bervariasi di setiap daerah. UMR merupakan nilai gaji terendah yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada karyawan agar mereka dapat hidup dengan nyaman di wilayah tersebut.
Tujuan utama dari penetapan UMR adalah untuk memastikan bahwa karyawan menerima upah yang adil, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan daya beli mereka. Besaran UMR dipengaruhi oleh faktor seperti keragaman perusahaan, jumlah pekerja, nilai tambah yang dihasilkan, dan kemampuan perusahaan dalam membayar upah.
Perhitungan UMR dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku di setiap daerah. Faktor seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi pertimbangan dalam perhitungan UMR. Untuk informasi yang lebih akurat dan terkini mengenai peraturan dan penetapan UMR, disarankan untuk merujuk pada sumber resmi seperti Kementerian Ketenagakerjaan atau Badan Pusat Statistik.
Faktor Eksternal
Kebijakan Pemerintah
Pemerintah pusat dan daerah menetapkan kenaikan upah minimum setiap tahunnya. Kebijakan ini berguna sebagai patokan bagi karyawan Anda untuk memastikan bahwa upah yang diterima sudah sesuai. Kenaikan upah minimum mengharuskan perusahaan menyesuaikan struktur dan tingkat upah operasional yang diberikan.
Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah suatu standar kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara jasmani selama satu bulan. KHL ini menjadi bahan pertimbangan Menteri Tenaga Kerja untuk menaikkan upah minimum. Hasil KHL ditetapkan berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional dan ditinjau secara berkala setiap lima tahun sekali.
Peran Serikat Pekerja
Saat membuat perjanjian kerja bersama (PKB) dengan serikat pekerja, sebaiknya pertimbangkan keputusan mereka tentang upah. Selain PKB, diskusi dengan serikat pekerja juga dapat berpengaruh pada keputusan di tempat kerja untuk menaikkan upah minimum.
Kompensasi Rata-rata
Kompensasi rata-rata adalah upah rata-rata yang dibayarkan oleh sejumlah perusahaan kepada pekerja untuk tipe pekerjaan dan kelas pekerjaan yang sama. Banyak perusahaan menggunakan upah rata-rata untuk menetapkan jumlah gaji yang ditawarkan kepada tenaga kerja selama periode offering.
Jika ada kenaikan upah rata-rata di market, lebih baik Anda juga menaikkan upah karyawan Anda agar mereka tidak pindah ke tempat kerja lain yang menawarkan gaji lebih tinggi.
Faktor Internal
Jabatan dan Tanggung Jawab
Karyawan yang menduduki posisi yang lebih tinggi dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar berhak menerima upah yang lebih tinggi. Sistem pengupahan ini sangat adil karena karyawan harus diberi upah sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kenaikan jabatan harus selalu disertai dengan kenaikan gaji untuk mewujudkan keadilan dalam sistem pengupahan.
Kemampuan Tempat Kerja
Kondisi keuangan dan skala bisnis juga mempengaruhi kemampuan untuk membayar gaji karyawan. Faktor ini terlihat jelas ketika masa pandemi Covid-19. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan kondisi keuangan sehingga tidak mampu membayar gaji karyawannya, apalagi menaikkan gaji.
Solusinya adalah pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 secara asimetris dan mempertimbangkan dampak pandemi terhadap dunia kerja. Sektor-sektor yang terdampak negatif oleh pandemi tidak diwajibkan untuk menaikkan upah minimum.
Masa Kerja
Masa kerja juga dapat menjadi pertimbangan besar dalam menentukan tingkat gaji karyawan. Jika seorang karyawan sudah mengabdikan diri dalam waktu yang lama, maka ia berhak mendapatkan gaji yang lebih besar daripada karyawan yang baru bekerja selama satu tahun. Masa kerja merupakan bentuk loyalitas dan kontribusi karyawan, sehingga Anda harus menaikkan gaji sebagai bentuk apresiasi.
Produktivitas Karyawan
Aspek terakhir yang mempengaruhi upah karyawan adalah produktivitas kerja, terutama jika Anda bergerak di sektor makanan dan minuman. Produktivitas kerja akan tercermin melalui kualitas dan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Daftar UMR Tiap Provinsi Pada Tahun 2023
Sumatera Barat mengalami kenaikan UMP terbesar, dengan kenaikan 9,15% dari tingkat UMP 2022 sebesar Rp 2.512.539 menjadi Rp 2.742.476. UMP akan naik menjadi Rp 2.943.000 pada tahun 2023 dari Rp 2.649.034 pada tahun 2022, atau naik 9,04%.
Dua daerah dengan kenaikan UMP terendah adalah Maluku Utara dan Papua Barat, dengan kenaikan masing-masing sebesar 4% di Maluku Utara dan 2,56% di Papua Barat, dibandingkan dengan UMP tahun 2022.
Berikut daftar UMR yang berlaku pada tahun 2023 di seluruh provinsi di Indonesia:
- Aceh (naik 7,8%) menjadi Rp 3.413.666
- Sumatera Utara (naik 7,45%) menjadi Rp 2.710.493
- Sumatera Barat (naik 9,15%) menjadi Rp 2.742.476
- Kepulauan Riau (naik 7,51%) menjadi Rp 3.279.194
- Bangka Belitung (naik 7,15% menjadi Rp 3.498.479
- Riau (naik 8,61%) menjadi Rp 3.191.662
- Bengkulu (naik 8,1%) menjadi Rp 2.418.280
- Sumatera Selatan (naik 8,26%) menjadi Rp 3.404.177
- Jambi (naik 9,04%) menjadi Rp 2.943.000
- Lampung (naik 7,89%) menjadi Rp 2.633.284
- Banten (naik 6,4%) menjadi Rp 2.661.280
- DKI Jakarta (naik 5,6%) menjadi Rp 4.900.798
- Jawa Barat (naik 7,88%) menjadi Rp 1.986.670
- Jawa Tengah (naik 8,01% )menjadi Rp 1.958.169
- Daerah Istimewa Yogyakarta (naik 7,65%) Rp 1.981.782
- Jawa Timur (naik 7,8%) menjadi Rp 2.040.244
- Bali (naik 7,81%) menjadi Rp 2.713.672
- Nusa Tenggara Barat (naik 7,44%) menjadi Rp 2.371.407
- Nusa Tenggara Timur (naik 7,54%) menjadi Rp 2.123.994
- Kalimantan Barat (naik 7,16%) menjadi Rp 2.608.601
- Kalimantan Tengah (naik 8,84%) menjadi Rp 3.181.013
- Kalimantan Selatan (naik 8,38%) menjadi Rp 3.149.977
- Kalimantan Timur (naik 6,2%) menjadi Rp 3.201.396
- Kalimantan Utara (naik 7,79%) menjadi Rp 3.251.702
- Sulawesi Tengah (naik 8,73%) menjadi Rp 2.599.546
- Sulawesi Tenggara (naik 8,73%) menjadi Rp 2.758.984
- Sulawesi Utara (naik 5,24%) menjadi Rp 3.485.000
- Sulawesi Selatan (naik 6,96%) menjadi Rp 3.385.145
- Gorontalo (naik 6,74%) menjadi Rp 2.989.350
- Sulawesi Barat (naik 7,2%) menjadi Rp 2.871.794
- Maluku (naik 7,39%) menjadi Rp 2.812.827
- Maluku Utara (naik 4%) menjadi Rp 2.976.720
- Papua (naik 8,5%) menjadi Rp 3.864.696
- Papua Barat (naik 2,56%) menjadi Rp 3.282.000
Apa Saja Perbedaan Gaji Pokok dan UMR
Upah minimum (UMR) adalah upah yang dapat berupa upah pokok tanpa tunjangan atau upah pokok dengan tunjangan tertentu. Setelah mendapat persetujuan gubernur, UMR atau upah minimum regional berlaku di wilayah tersebut.
Faktor-faktor berikut ini diperhitungkan saat menentukan upah minimum, yang biasanya ditinjau setidaknya setiap dua tahun:
- Biaya hidup di wilayah tersebut
- Nilai IHK (indeks harga konsumen)
- Kemampuan, pertumbuhan, dan kelangsungan bisnis
- Upah umum yang bervariasi berdasarkan lokasi dan di dalam wilayah tertentu
- Kondisi pasar tenaga kerja saat ini
- Tingkat perkembangan ekonomi dan pendapatan per kapita negara
Oleh karena itu, upah pokok merupakan bagian dari gaji UMR dan dapat dihitung sebagai berikut:
- Pekerja mendapatkan upah pokok sebesar Rp2.500.000 dan tunjangan tetap sebesar Rp500.000 jika UMR kurang dari Rp3.000.000.
- Kompensasi dasar sama dengan UMR; misalnya, jika UMR adalah Rp3.000.000, pekerja akan dibayar Rp3.000.000 dalam bentuk gaji saja.
- Upah pokok lebih besar dari UMR, misalnya jika UMR Rp3.000.000, maka karyawan akan dibayar Rp3.500.000.
Sanksi Pelanggaran Penetapan UMR dan UMK
Karyawan/pekerja memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk mengatasi masalah ini jika mereka tidak dibayar gaji bulanan seperti yang disyaratkan oleh pemerintah setempat.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (juga dikenal sebagai “UU PPHI”) mengatur proses penyelesaiannya. Karyawan/pekerja harus mengambil tindakan berikut untuk mengadvokasi standar upah minimum:
- Pembicaraan bipartit antara perwakilan karyawan dan pemilik bisnis dapat dimulai oleh karyawan. Dengan pemikiran yang matang dan mencapai konsensus, negosiasi ini berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik bagi semua pihak.
- Jika kesepakatan antara kedua belah pihak masih belum terealisasi dalam waktu 30 hari setelah tenggat waktu berlalu, diskusi tripartit adalah langkah selanjutnya. Petugas Disnaker bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini antara perwakilan pekerja dan pemilik perusahaan. Karyawan harus melapor terlebih dahulu ke Disnaker dan memberikan bukti yang dapat diverifikasi untuk melanjutkan ke tingkat ini. Sertakan dokumentasi yang menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan konsultasi bipartit sebelumnya, tidak ada kesepakatan yang memuaskan yang dapat dicapai.
- Jika diskusi tripartit gagal memberikan solusi yang memuaskan kedua belah pihak, jalur hukum akan diikuti. Pengadilan Hubungan Industrial akan mengikuti proses hukum formal melalui sidang pengadilan jika ada pihak yang mengajukan kasus ini.
Penentuan upah minimum juga diatur dalam undang-undang yang mengikat baik bagi pengusaha maupun pekerja mulai dari penentuan upah bulanan pada saat penandatanganan kontrak kerja, di samping jalur-jalur hukum yang telah disebutkan di atas.
Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja mengenai pembayaran upah di bawah standar minimum adalah batal demi hukum atau batal demi hukum berdasarkan Prosedur Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum apabila penangguhan tersebut tidak disahkan oleh pihak yang berwenang.
Perusahaan yang menganut upah minimum regional (UMR) harus menyesuaikan kompensasi karyawan setiap tahun untuk mencerminkan kenaikan UMR yang diberlakukan pemerintah. Karena hal ini mempengaruhi seberapa besar karyawan dapat hidup, perhitungan gaji harus cukup akurat.
Jika Anda sedang mencari pekerjaan, MyRobin Super App adalah platform yang sangat sesuai untuk Anda dalam menemukan peluang pekerjaan terbaik di Indonesia. Di sana, Anda memiliki kesempatan untuk memilih dan mengajukan lamaran pekerjaan yang Anda inginkan loh. Jadi, tunggu apalagi? Segera unduh MyRobin Super App sekarang juga!
Temukan informasi relevan seputar bisnis, karir, dan HRD, dan informasi-informasi menarik lainnya di Blog MyRobin.